On The News

You are here: Home

On The News

Hilangnya Sisi H.U.M.A.N Di Tengah Hiruk Pikuk Democrazy

Membangun Budaya Yang Bersih Dan Bermartabat - Part II

merdeka Menyuarakan pendapat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita mempunyai pilihan untuk menyuarakan suara kita melalui tulisan yang kita publikasikan di koran, lewat email atau kita posting ke blog atau website. Kita juga punya pilihan menyuarakannya dengan cara berdialog, lewat radio, telepon ataupun menyuarakannya langsung dengan berbicara kepada pihak terkait atau bahkan berbicara di depan publik. Apa pun cara yang kita tempuh, tentunya sah-sah saja di era kebebasan menyatakan pendapat seperti sekarang ini.

Menjadi nilai tambah apabila pendapat yang kita suarakan tersebut kita niatkan untuk kebaikan bersama atau mengupayakan peningkatan dan perbaikan sistem, kondisi atau kehidupan. Namun, bila kita menyuarakannya untuk kepentingan tersembunyi diri atau kelompok sendiri dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih luas, maka itu mencederai makna kebebasan menyatakan pendapat.

Hal yang sama apabila kita menyuarakan sesuatu berdasarkan asumsi semata, tanpa terlebih dulu membekali diri dengan informasi yang lebih lengkap, dan kita menyuarakannya ke ranah publik seolah kebenaran yang sesungguhnya telah kita ketahui dengan pasti. Kenapa hal ini bisa mencederai kebebasan menyatakan pendapat? Karena akan ada banyak orang yang menelan mentah-mentah apa yang kita suarakan. Otak kita tidak bisa membedakan antara fakta dengan asumsi. Apa pun yang kita dengar akan ditampung sebagai informasi yang mempengaruhi pemikiran dan respons kita terhadap sesuatu.

Pernahkan Anda membayangkan dampak yang timbul saat tanpa kita sadari kita menerima informasi menyesatkan lantas otak kita menganggapnya menjadi suatu fakta dan kita menjadi sangat marah dan sakit hati karenanya? Tentunya pemikiran dan perasaan yang berkembang dalam diri kita akan menggerakkan respons dan tindakan kita secara negatif. Apa yang mungkin terjadi? Kemarahan kita membuat kita menelan mentah-mentah dan mempercayai informasi yang salah. Kita mungkin mengutuk, membenci, menghujat. Kita bahkan mungkin tergerakkan oleh emosi yang tereskalasi dengan melakukan tindakan yang destruktif. Dampaknya? Kerusakan! Apa yang kita kesampingkan? Norma dan kepantasan. Hal ini menjadikan diri kita seburuk orang atau pihak yang telah melontarkan fitnah tersebut. Kita seburuk mereka.

Membangun Budaya Yang Bersih Dan Bermartabat

Upaya-Upaya Untuk Mewujudkan Bangsa Yang Bebas Penyelewengan dan Bebas Korupsi

Starfish Beberapa hari yang lalu di hampir seluruh daerah kabupaten dan kota di Indonesia, kita bisa melihat masa turun ke jalan dengan atribut masing-masing mulai dari bendera sampai poster, dengan kegiatan yang beragam mulai dari acara bagi bunga sampai orasi. Mereka bermaksud memperingati International Anti Corruption Day yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2009. Kemarin lusa satu stasiun radio di kota kami, FM 100 - Suara Surabaya, memprakarsai deklarasi suatu aksi yang diberi title “Satu Tekad Tanpa Suap.” Apa yang mereka inginkan dari seluruh aktifitas yang mereka lakukan pada hari-hari tersebut? Idealnya mereka menginginkan korupsi dan segala cabangnya enyah dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Akankah upaya mereka berhasil?

Korupsi jelas merusak tatanan pemerintahan yang baik, menghambat pertumbuhan kita sebagai bangsa, serta menghancurkan harapan dan masa depan generasi pewaris bangsa ini. Setiap upaya untuk memberangus korupsi harus kita dukung sepenuhnya serta yang paling penting setiap usaha untuk menghentikan korupsi harus di pikirkan dengan baik efektifitasnya agar tidak sekedar menjadi sensasi yang tidak berujung pada hasil nyata. Tindakan seperti apa yang bisa berujung pada hasil nyata?

Untuk menemukan tindakan (atau lebih tepatnya tindakan-tindakan) kita perlu menyadari bahwa istilah ‘budaya korupsi’ itu bukan sekedar hiperbola atau olok-olok yang kita tujukan kepada pemerintah kita. Budaya korupsi adalah suatu realita kehidupan yang kita hadapi dan jalani setiap hari. Istilah budaya korupsi juga menunjukkan besarnya masalah korupsi yang kita hadapi. Penggunaan istilah budaya korupsi memberi kita informasi bahwa di dalam kesehariaannya manusia Indonesia mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan koruptif, yang di sekolah melakukan upaya jual beli nilai, yang berkendara terbiasa membeli kelancaran berlalu-lintas, yang di lembaga peradilan tawar menawar harga suatu kasus, dan banyak lagi. Hal-hal di atas juga membuka informasi lain bahwa banyak masyarakat kita yang menganggap harus menyediakan uang ekstra bila ingin suatu urusan lancar. Celakanya ini sekaligus sudah menjadi asumsi public sehingga mereka sangat rela dan merasa sangat wajar memberi ‘tip atau uang jasa’ kepada aparat yang sudah mempermudah urusan mereka. Korupsi sudah jelas terlihat pada level artifact (proses-proses dan tindakan yang bisa dilihat), expoused beliefs (kepercayaan beberapa individu dalam masyarat kita), dan shared assumption (kesepahaman dan keseragaman pikiran masyarakat kita).

Untuk mampu merubah itu semua maka ada dua hal yang perlu dilakukan yang pertama menghancurkan budaya yang lama yaitu budaya korupsi, dan yang kedua membangun budaya baru, budaya yang bersih dan bermartabat.

Bagaimana kita menghancurkan budaya yang lama?

Manusia menjalani hidupnya di dorong oleh suatu motif yang secara umum adalah menghindari ketidak nyamanan (unpleasantness) dan mencari kenyamanan (pleasantness). Mengapa ada orang yang melakukan tindakan suap ketika dia dihentikan polisi dan akan ditilang? Begitu dia sadar bahwa dia bersalah dan akan kena tilang, dia mulai berpikir dimanadan jauh tidaknya lokasi pengadilan. Dia juga akan membayangkan bahwa SIMnya harus ditahan, waktunya tersita, dan mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak. Sistem alaminya akan menyimpulkan lebih mudah dan nyaman (pleasant) bila dia tidak harus kemana-mana dan bayar terlalu banyak. Pilihannya? Suap saja oknum polisi yang sudah menghentikannya tadi. Secara intelektual itu adalah pilihan logis.

Para investorpun mengeluarkan uang pelicin demikian banyak karena mereka ingin segera disetujui segala proposal mereka dan dipermudah urusannya. Tidak lebih. Tidak ada satupun mereka yang membayarkan uang pelicin karena mereka merasa iba kepada para pejabat negara ini. Mereka membayar karena ingin nyaman. Toh mereka punya uangnya.

The Human Technology